romero.web.id.CO.ID, BANGGAI -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak seluruh pihak di Provinsi Sulawesi Tengah untuk berkolaborasi dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di daerah ini.
“Survei KemenPPPA pada 2024 menyimpulkan bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan," kata Arifah dalam kunjungannya di Banggai, Sulawesi Tengah, Senin.
Ia menjelaskan, hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa satu dari dua anak pernah mengalami kekerasan, terutama kekerasan emosi. Kekerasan (terhadap perempuan) terbanyak adalah kekerasan seksual.
Ia menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan anak di Sulawesi Tengah pada 2024 paling banyak terjadi di Kabupaten Buol dengan 67 korban, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan terbanyak terjadi di Kota Palu dengan 55 korban.
Sementara di Kabupaten Banggai, tercatat 13 kasus kekerasan terhadap anak dan sembilan kasus kekerasan terhadap perempuan.
Arifah menjelaskan angka yang tercatat dalam Simfoni PPA belum mencerminkan kondisi sesungguhnya karena masih banyak korban yang belum berani bercerita dan melaporkan peristiwa yang dialami.
“Angka yang ada dalam Simfoni ini belum angka yang sesungguhnya. Ini masih fenomena gunung es karena masih banyak korban yang belum berani bercerita, belum berani mengungkapkan apa yang mereka alami,” ujarnya.
Sementara itu, ia menyebut capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Sulawesi Tengah pada 2023 sebesar 58,54, atau di bawah rata-rata nasional yakni 63,83, sehingga upaya perlindungan anak masih perlu dipercepat.
Menurut dia, sesuai arahan Presiden, KemenPPPA tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Ia mengatakan kolaborasi dengan kementerian dan seluruh lembaga sangat penting, khususnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kekerasan hingga di tingkat desa/kelurahan.
“Sesuai amanat Bapak Presiden, kita tidak bisa kerja sendiri, semua harus berkolaborasi dan bersinergi,” ucapnya.
Ia juga melanjutkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, KemenPPPA menggagas tiga program, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), Call Center Sapa 129, dan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
Perlindungan anak dan perempuan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan program perlindungan anak dan perempuan di wilayah 17 kabupaten dan kota itu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan.
Program yang dikembangkan itu seperti melakukan upaya penjaminan dan perlindungan hak-hak anak dan perempuan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan bahaya lainnya, kata Sekda Sumsel Edward Chandra, di Palembang, beberapa hari lalu.
Kemudian memastikan anak-anak dan perempuan dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal.
Untuk menjalankan program itu dilakukan penyuluhan, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan anak dan perempuan, kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
Selain membuka pelayanan advokasi serta perlindungan khusus anak dan perempuan yang bisa diakses setiap waktu bagi anak dan perempuan yang mengalami permasalahan seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, dan bentuk kekerasan lainnya, katanya.
Menurut dia, pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan akan tercapai efektif jika dijalankan dan didukung semua pemangku kepentingan.
"Untuk itu, kami berupaya melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel menyinkronkan program kerja dengan upaya perlindungan anak dan perempuan,," ujarnya.
Dia menjelaskan, setiap OPD memiliki Dharma Wanita Persatuan yang dapat diberdayakan mendukung program perlindungan anak dan perempuan/gender.
Dengan harapan OPD memfasilitasi organisasi istri pegawai di lingkungan instansi tersebut untuk melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan perlindungan anak dan perempuan, jelas Sekda Sumsel.
Ketangguhan perempuan maritim
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menggelar Festival Wowine Wakatobi untuk mengangkat kisah-kisah ketangguhan perempuan maritim di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Festifal Wowine yang berhasil masuk dalam kalender event nasional (KEN), hadir di Wakatobi untuk mengangkat kisah ketangguhan perempuan maritim. Festival itu merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan atas dedikasi perempuan di Wakatobi yang telah berjuang merawat, mencukupi kebutuhan hidup, hingga menyekolahkan anak-anak mereka saat para suami pergi melaut.
Bupati Wakatobi Haliana saat ditemui di Wakatobi, mengatakan festival itu lahir dari pengakuan terhadap peran perempuan Wakatobi sebagai pondasi keluarga.
"Kami tahu bahwa di Wakatobi, para ayah kami terutama laki-laki meninggalkan daerah untuk melaut. Dulu, mereka bisa pergi minimal satu tahun baru bisa pulang," kata Haliana.
Ia mengatakan dengan kepergian sosok laki-laki dalam keluarga tersebut tentu menguji mental seorang ibu untuk merawat, mencukupi kebutuhan hidupnya, hingga menyekolahkan anak-anak mereka.
"Ini peran-peran yang harus dilakukan seorang ibu," ujar dia.
Menurut dia, ketahanan mental dan sosial perempuan Wakatobi tersebut dibuktikan oleh peran mereka yang tangguh dalam menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, festival itu menjadi bentuk penghargaan untuk mengangkat budaya-budaya yang menjadi kearifan lokal di Kabupaten Wakatobi.
"Selain itu, Festival Wowine tersebut juga dilaksanakan untuk memperkaya event-event dan atraksi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi," kata Haliana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Wakatobi Muhidin mengatakan Festival Wowine itu baru pertama kali masuk dalam KEN, setelah sebelumnya yang masuk dalam event nasional hanya Wakatobi Wave.
"Tahun ini Alhamdulillah kita diberikan ruang dua Ken, yaitu Wakatobi Wave dengan Wowine," kata Muhidin.
Ia mengatakan jika Festival Wowine tersebut diadakan spesial untuk para perempuan di Kabupaten Wakatobi. Sehingga, seluruh panitia dan pengurus kegiatan tersebut merupakan perempuan.
"Memang dia spesial memang event-nya. Sehingga kalau kita lihat kondisinya hari ini kan kebanyakan perempuan, di panitianya itu semua perempuan," katanya.
Menurut Muhidin, kegiatan Wowine itu pertama kali digelar pada 2017. Akan tetapi, kegiatan tersebut sempat terhenti karena COVID-19, hingga akhirnya diadakan kembali pada 2023 dan rutin digelar sampai 2025 ini.
"Begitu saya masuk di Dinas Pariwisata 2024 maka saya coba gagas untuk dia masuk di Ken, dan Alhamdulillah lolos Ken 2024," ujar dia.
Ia mengatakan dalam Wowine tersebut, mereka mengadakan beberapa kegiatan, mulai dari pameran UMKM perempuan Wakatobi, hingga satu kegiatan yang unik dengan memperlihatkan tradisi "Hekente".
"Hekente ini tradisi perempuan bajo yang berusaha mencari ikan di laut untuk kebutuhan hari-harinya," katanya.
Muhidin mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkenalkan budaya Wakatobi di mata Internasional maupun dunia, dalam rangka menarik kunjungan wisata ke daerah itu.
Posting Komentar untuk "Satu dari 4 Wanita di RI Pernah Alami Kekerasan, Menteri PPPA: Fenomena Gunung Es"