Oleh: Ahmad Humam Hamid*)
DELAPAN puluh tahun adalah usia yang ganjil namun menetukan bagi sebuah bangsa.
Terlalu muda untuk merasa mapan, tetapi cukup tua untuk memperlihatkan tanda-tanda akan melesat ke langit kejayaan atau terseret ke lumpur stagnasi.
Sejarah bukan sekadar garis lurus waktu.
Seringkali ia menjadi arus deras yang menyeret bangsa ke arah yang tidak selalu sesuai dengan kehendak elitenya.
Maka, ketika kita merayakan delapan dekade Indonesia merdeka, pertanyaan yang menghantui bukanlah sekadar apa yang telah dicapai?
Pertanyannya adalah apakah kita benar-benar berada di jalan yang mengarah ke masa depan yang benar?
Atau jangan -jangan sekadar berputar dalam lingkaran yang sama, membanggakan kemerdekaan, tetapi gagal mengartikulasikan maknanya.
Indonesia sejak 1945 adalah laboratorium kontradiksi.
Lahir dari revolusi anti-kolonial, lalu jatuh ke dalam dekapan otoritarianisme yang panjang.
Kemudian keluar dengan gegap gempita demokratisasi, tetapi segera tersandera kembali oleh oligarki baru.
Kita mengaku sebagai salah satu ekonomi besar dunia, tetapi masih menggantungkan diri pada ekspor batu bara, kelapa sawit, dan nikel mentah.
Kita mengirim satelit ke orbit dan membanggakan unicorn digital, tetapi gagal memastikan anak-anak kita bisa membaca dan menghitung dengan layak.
Itulah sebabnya dalam setiap fase sejarah, Indonesia menampilkan wajah ganda.
Satu wajah modern yang dipamerkan, dan satu wajah getir yang dialami rakyat kebanyakan.
Panggung sandiwara
Demokrasi yang dahulu diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata, kini lebih sering tampak sebagai panggung sandiwara.
Pemilu diselenggarakan, partai bermunculan, tetapi kekuasaan tetap berputar di lingkaran sempit keluarga, kroni, dan konglomerat.
Institusi formal demokrasi bekerja, tetapi hanya sebagai mesin legitimasi, bukan mekanisme akuntabilitas.
Dalam ruang sempit inilah, politik menjadi pasar rente, bukan arena gagasan.
Dan bangsa yang seharusnya menuju kematangan, justru terjebak dalam “pubertas politik”, riuh di permukaan, kosong di dalam.
Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap pencapaian.
Kemiskinan ekstrem menurun drastis.
Infrastruktur fisik terhampar di hampir setiap sudut negeri, dari jalan tol trans-Jawa hingga bandara di pelosok timur.
Akses digital merambah desa-desa, membuka horizon baru yang sebelumnya tak terbayangkan.
Indonesia kini menjadi anggota G20, dipuji sebagai salah satu pilar stabilitas Indo-Pasifik, bahkan disebut-sebut sebagai negara yang akan menjadi kekuatan besar pada 2045, seratus tahun kemerdekaannya.
Tetapi, bukankah justru di sinilah letak jebakan sejarah?
Karena di balik angka pertumbuhan yang stabil di kisaran 5 persen, fondasi sosial-ekonomi kita mulai rapuh.
Kelas menengah--simbol kemajuan dan mesin konsumsi yang menopang ekonomi dua dekade terakhir--mulai menyusut.
Sekitar sepuluh juta orang keluar dari lapisan ini dalam lima tahun terakhir, terlempar kembali ke zona rentan.
Mereka adalah orang-orang yang dulu merasa aman dengan gaji tetap, cicilan rumah, dan biaya sekolah anak, tetapi kini hidup dalam kecemasan.
Satu krisis saja cukup untuk menggoyahkan semuanya.
Dominasi pekerjaan informal
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari dominasi pekerjaan informal.
Enam dari sepuluh pekerja Indonesia berada di sektor tanpa kontrak, tanpa perlindungan sosial, tanpa kepastian penghasilan.
Ini bukan hanya soal tukang parkir atau pedagang kaki lima, tetapi juga lulusan universitas yang berakhir sebagai pekerja bergaji rendah, jauh di bawah ekspektasi.
Produktivitas nasional pun mandek, membuat jargon industrialisasi modern tak lebih dari brosur kebijakan.
Bagaimana mungkin sebuah bangsa bermimpi menjadi kekuatan global jika mayoritas warganya masih berjuang sekadar untuk cari makan biasa?
Kesenjangan regional menambah luka.
Jawa tetap menjadi pusat pertumbuhan, sementara kawasan timur menunggu janji yang tak pernah ditepati.
Infrastruktur memang dibangun, tetapi tidak otomatis melahirkan pemerataan kesempatan.
Koefisien gini yang nyaris stagnan menjadi bukti keras, bahwa pertumbuhan tidak sama dengan pemerataan.
Ketimpangan ini bukan sekadar soal angka, melainkan bom waktu politik dan sosial.
Dari Ambon hingga Papua, ketidakpuasan yang terakumulasi bisa meletus kapan saja ketika rasa keadilan terus diabaikan.
Dan lihatlah pendidikan, sering dielu-elukan sebagai kunci masa depan.
Skor PISA terbaru turun, menempatkan Indonesia di papan bawah dunia, bahkan setelah puluhan tahun reformasi pendidikan.
Anak-anak kita bukan hanya kalah bersaing dengan Korea atau Singapura, tetapi juga dengan Vietnam.
Di sisi lain, stunting masih menghantui satu dari lima anak.
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang bonus demografi jika generasi muda kita tidak cukup sehat dan tidak cukup terdidik?
Alih-alih menjadi mesin pertumbuhan, mereka bisa menjadi generasi frustrasi, terjebak dalam pekerjaan murahan tanpa prospek.
Menyiapkan masa depan, atau menunda keruntuhan?
Seolah belum cukup, kerentanan pangan dan energi menambah daftar masalah.
Negara yang menyebut dirinya agraris ini masih mengimpor beras, gandum dan bahkan kedelai.
Krisis iklim memperburuk keadaan.
Banjir, gagal panen, dan cuaca ekstrem menghantam petani dan nelayan terlebih dahulu.
Sementara itu, transisi energi berjalan lambat, tersandera kepentingan batu bara.
Dunia bergerak menuju energi hijau, tetapi Indonesia masih nyaman dengan logika abad ke-20.
Pertanyaannya kini kita sederhanakan.
Apakah bangsa ini sedang menyiapkan masa depan, atau sekadar menunda keruntuhan?
Jika semua ini terdengar seperti kritik pedas, itu karena sejarah tidak pernah memberi hadiah bagi bangsa yang malas bercermin.
Bangsa yang gagal membaca tanda zaman hanya akan menjadi catatan kaki, bukan pemain utama.
Dan tanda zaman saat ini sangat jelas, dunia sedang bergeser.
Pusat gravitasi ekonomi pindah dari Atlantik ke Pasifik.
Revolusi teknologi menghapus jutaan pekerjaan lama dan melahirkan jutaan pekerjaan baru.
Krisis iklim memaksa restrukturisasi besar-besaran atas cara kita hidup, makan, dan bekerja.
Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi aktor yang ikut menentukan arah perubahan, atau sekadar penonton yang menunggu giliran dihantam gelombang?
Lihatlah konflik dagang Amerika Serikat–Tiongkok.
Tarik-menarik tarif, perang teknologi, dan persaingan geopolitik antara dua raksasa itu menciptakan riak yang mengguncang seluruh dunia.
Bagi Indonesia, yang ekonominya sangat bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor barang jadi, dampaknya ibarat badai yang menghantam kapal rapuh.
Di satu sisi, ada peluang menarik investasi baru ketika rantai pasok global bergeser.
Tetapi di sisi lain, risiko lebih besar.
Industri domestik yang lemah bisa dihancurkan, pasar dalam negeri dibanjiri produk murah, dan ekspor kehilangan daya saing.
Indonesia dalam kondisi ini seperti bidak di papan catur yang mudah digeser, bukan pemain yang menentukan langkah.
Persimpangan dua pilihan
Delapan puluh tahun merdeka seharusnya membuat bangsa ini matang.
Tetapi justru terasa kita sering berjalan tanpa arah, lebih sibuk mengelola krisis jangka pendek ketimbang menata masa depan panjang.
Politik kita terus disandera logika elektoral lima tahunan.
Ekonomi kita dibelenggu oleh ketergantungan pada komoditas mentah.
Sementara itu, dunia melaju dengan kecepatan cahaya, meninggalkan kita yang sibuk berdebat soal hal remeh temeh.
Sejarah selalu memberi bangsa pilihan.
Tetapi waktu tidak pernah menunggu.
Indonesia bisa memilih untuk melompat keluar dari jebakan politik rente, ekonomi komoditas, dan birokrasi korup.
Alternatif lain adalah memilih untuk tetap nyaman dalam lingkaran stagnasi seperti yang terjadi akhir akhir ini.
Jalan pertama memang sulit, penuh risiko, menuntut keberanian untuk merombak sistem. Tetapi hanya jalan itulah yang bisa membawa kita menuju kejayaan.
Jalan kedua mudah, penuh kenyamanan semu, tetapi ujungnya jelas, bangsa besar yang gagal menjadi besar.
Delapan puluh tahun merdeka, kita berdiri di persimpangan.
Apakah Indonesia akan dikenang sebagai bangsa yang mampu mengubah potensi menjadi kekuatan, atau sekadar bangsa yang gemar bermimpi tanpa pernah bangun dari tidur?
Jawabannya bergantung pada keputusan hari ini.
Karena sejarah bukan sekadar peringatan, melainkan pengingat. Siapa yang lambat akan ditinggalkan.
*) PENULIS adalah Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
Artikel dalam rubrik Pojok Humam Hamid ini menjadi tanggung jawab penulis.
Posting Komentar untuk "Indonesia 80 Tahun: Di Ambang Kejayaan atau Terperosok ke Stagnasi?"