Menko AHY Dorong Penegakan Hukum pada Kendaraan Lebih Berat dan Melebihi Muatan dengan Bantuan Teknologi

duniatekno.net Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan dukungan kepada Korlantas Polri dalam penegakan hukum terhadap kendaraan dengan dimensi melebihi batas atau muatan berlebih. Ia mengatakan bahwa jenis kendaraan seperti itu dapat menciptakan ancaman bagi keselamatan pengguna jalan lainnya.

"Kepolisian Republik Indonesia, lebih spesifiknya Satuan Tugas LaluLintas, memiliki posisi penting dalam menjalankan aturan di jalanan. Pelaksanaan sanksi terhadap truk yang melebihi dimensi atau muatan batas maksimal tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa partisipasi aktif serta pembenahan fungsi lembaga pelaku hukum tersebut," ungkap AHY saat bertemu dengan Kepala Korps LaluLintas Polri Brigadir Jenderal Pol Agus Suryono, pada hari Kamis tanggal 5 Juni.

Pemimpin Utama Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa pemerintah setuju untuk menerapkan sanksi keras terhadap kendaraan yang melebihi dimensi atau memuat berlebih. Namun, pelaksanaan hukuman harus dijalankan secara bertahap, mulai dari pendidikan, penyuluhan, serta langkah-langkah antisipatif.

Sebagai komponen dari rencana jangka panjang, pihak berwenang pun bakal menggali potensi teknologi untuk pemantauan dan tindakan terhadap kendaraan dengan dimensi melebihi batas serta beban muatan yang melampaui ketentuan dengan cara yang lebih terstruktur dan presisi.

"Teknologi ini akan kami terapkan untuk mencegah pelanggaran lalu lintas oleh Kendaraan. Hal itu menjadi elemen penting dalam upaya modernisasi infrastruktur transportasi kami," jelasnya.

Kementerian Koordinator untuk Urusan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pun bakal tetap memfasilitasi kerja sama antar departemen, di mana Kementerian Perhubungan bertindak sebagai ujung tombak pada implementasi peraturan transportasi, demi mewujudkan sistem lalu lintas yang selamat, teratur, serta lestari.

"Pengaturan kendaraan melebihi dimensi dan beban maksimum tak sekadar tentang taat pada perundang-undangan, tetapi juga tentang melindungi warga negara yang menggunakan jalan raya serta fasilitas infrastrukturnya yang telah kita bangun dengan kerja keras," tegas AHY.